PPP Jabar soal Kasus Romahurmuziy: Serukan ke Caleg Tetap Ikhtiar, Jangan Terganggu

PPP Jabar soal Kasus Romahurmuziy: Serukan ke Caleg Tetap Ikhtiar, Jangan Terganggu

author 1

March 19, 2019

Ketua DPW PPP Jabar, Ade Yasin meminta kader tetap konsentrasi dalam kegiatan politik Pemilu 2019. Dia menyebut permasalahan yang menjerat Ketum PPP M Romahurmuziy ialah masalah individu bukan mencantol partai.

 

“(Kasus yang menjerat Rommy) ini permasalahan pribadi. Jangan terpengaruh ke partai, visi tujuan sebagai lokasi tinggal besar umat islam, optimis parliamentary threshold. Semua tetap berlangsung normal,” kata Ade usai melangsungkan konferensi persi di kantor PPP Jabar, Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Sabtu (16/3).

 

Ade menuliskan semua kader PPP jangan melulu merasa prihatin dengan persoalan hukum yang menimpa Rommy. Tapi, ucapkan permintaan maaf untuk seluruh konstituen yang terdapat di Jabar sekaligus mengawal soliditas antar kader.

 

Untuk hal penanganan hukum, pihaknya bakal menyerahkannya untuk KPK. Di samping itu, dia menegaskan tetap berkomitmen bersangkutan pemusnahan korupsi.

 

Ade yakin, peristiwa ini tidak bakal mengganggu partisan dalam memenangkan pemilihan presiden (Pilpres) dan meraih suara maksimal di pemilihan legislatif (Pileg).

 

“Serukan struktur partai, caleg guna tetap terus berdoa berikhtiar konsolidasi pileg dan pilpres. Jangan merasa terganggu dengan kejadian tersebut, sikapi secara bijak,” lanjutnya.

 

“Jangan hingga terpengaruh. Tetap komitmen, tetap berkerja optimal maksimal. Percaya pada kami tetap komitmen dan konsisten penberantasan korupsi,” pungkasnya.

 

Sebelumnya, Romahurmuziy resmi memutuskan Ketua Umum PPP Romahurmuziy tersangka permasalahan suap lelang jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). Di samping Rommy, panggilan Romahurmuziy, KPK pun menetapkan terduga tiga orang lainnya.

 

“KPK menambah status perkara ke penyidikan dan memutuskan tiga orang terduga yakni RMY, MFQ dan HRS,” ungkap Wakil Ketua KPK Laode M Syarief untuk wartawan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (16/3).

 

Lebih jauh, Laode membeberkan pasal yang disangkakan yaitu Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diolah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP.